Penyelesaian tenaga honorer kategori II (yang
tidak dibiayai APBN/APBD) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sampai sekarang masih
ngambang. Forum tenaga honorer di Bojonegoro mencatat masih ada 24.000 orang menunggu agar nasibnya diperhatikan.
Ketua Forum Tenaga Honorer di Bojonegoro, M.Bakhtiar Johan mengatakan, penyelesaian tenaga honorer dan PTT sudah lama belum tuntas. Sebab, tahun ini yang dituntaskan adalah honorer kategori I (yang dibiayai APBN/APBD). Padahal, jumlah honorer kategori II dan PTT lebih banyak.
“Selain memperjuangkan RPP, kami juga minta kepada Bupati supaya memperhatikan kesejahteraan honorer dan PTT," kata Bakhtiar.
Sekarang ini honorer kategori I masih ada 17 orang. Sedangkan kategori II jumlahnya masih banyak , meliputi tenaga pengajar, kesehatan dan pegawai non teknis. Diakui sejak terbit SE MenPan No 5/2010, nasib honorer semakin terjepit. Padahal, banyak honorer yang mengabdi puluhan tahun tapi belum diangkat menjadi PNS.
Ironisnya, usia mereka sudah tua sehingga tinggal beberapa tahun lagi sudah pensiun.
Sementara mekanisme pengangkatan sesuai RPP dinilai cukup berat. Honorer harus mengikuti tes dengan kompetensi dasar berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan pemerintah. Perjuangan para honorer tidak akan berhenti sampai ada RPP disahkan menjadi peraturan pemerintah.
Ketua Forum Tenaga Honorer di Bojonegoro, M.Bakhtiar Johan mengatakan, penyelesaian tenaga honorer dan PTT sudah lama belum tuntas. Sebab, tahun ini yang dituntaskan adalah honorer kategori I (yang dibiayai APBN/APBD). Padahal, jumlah honorer kategori II dan PTT lebih banyak.
“Selain memperjuangkan RPP, kami juga minta kepada Bupati supaya memperhatikan kesejahteraan honorer dan PTT," kata Bakhtiar.
Sekarang ini honorer kategori I masih ada 17 orang. Sedangkan kategori II jumlahnya masih banyak , meliputi tenaga pengajar, kesehatan dan pegawai non teknis. Diakui sejak terbit SE MenPan No 5/2010, nasib honorer semakin terjepit. Padahal, banyak honorer yang mengabdi puluhan tahun tapi belum diangkat menjadi PNS.
Ironisnya, usia mereka sudah tua sehingga tinggal beberapa tahun lagi sudah pensiun.
Sementara mekanisme pengangkatan sesuai RPP dinilai cukup berat. Honorer harus mengikuti tes dengan kompetensi dasar berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan pemerintah. Perjuangan para honorer tidak akan berhenti sampai ada RPP disahkan menjadi peraturan pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar