GTT/PTT Lega, Tidak Jadi Di Pulangkan

Rencana pemerintah yang akan memulangkan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), sempat membuat kalangan pendidik di Tuban khususnya non PNS ini resah. pasalnya pengabdian selama ini terancam musnah tanpa ada perubahan nasib yang layak.

Namun, mereka mulai dapat bernafas legas usia melakukan dengar pendapat (Hearing) antara Forum GTT/PTT Se-Kab. Tuban, dengan Disdikpora Kab. Tuban, Ketua PGRI, di ruang Komisi C DPRD Tuban, Rabu (21/03/2012).

Sebelumnya sekitar 220 lebih para pendidik dan tenaga kependidikan ini mengawali aksinya didepan gedung DPRD Tuban dan melanjutkan dengan istighosah ruang tunggu (ruang tengah) sebagai bentuk protes kepada Pemkab Tuban.

Kemudian perwakilan mereka melakukan Hearing diruang Komisi C, lantai II DPRD Tuban. Diruangan ini para perwakilan GTT/PTT menumpahkan keluh-kesahnya kepada anggota DPRD yang disaksikan langsung oleh Ketua PGRI Tuban dan Kabid Ketenagakerjaan Disdikpora.

GTT/PTT selama ini belum mendapatkan kehidupan yang layak karena gaji/ tunjangan yang di terima sangat sedikit. Parahnya lagi GTT/PTT meskipun sudah mengabdi dengan profesional dan baik, status kepegawaiannya belum tentu akan terjamin dengan di angkatnya menjadi anggota PNS.

Upah yang di terima oleh mereka sangat lah jauh dari kelayakan dan sangat kurang seimbang dengan apa yang telah di lakukan oleh GTT/PTT.

Rata-rata honor yang diterima antara Rp.75.000 per-bulan hingga ratusan ribu rupiah, ini sangat memilukan. Meksi tugas mereka tidak jarang harus merangkap mulai menjadi wali kelas hingga merangkap 2 mata pelajaran lebih.

“kami meminta kesejahteraan yang layak atas kinerja kami, karna selama ini menurut kami kurang seimbang anatara upah yang kami terima dengan kerja kami, “ tutur Sunardi. Ketua Forum Komunikasi GTT/PTT Kabupaten Tuban

Sementara itu, hasil yang dapat dipastikan dalam hearing ini adalah kepastian tidak akan merumahkan mereka. Salah satu statmen Bupati Tuban bahwa GTT/PTT tidak akan di pulangkan dan akan tetap di perbantukan di tempat dia bekerja atau tenaga pendidik.

Pernyataan ini di sampaikan kepada peserta hearing oleh Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban, Didik Purwanto, “menurut penjelasan pak Huda kepada saya kemarin, bahwa GTT/PTT tetep di perbantukan dan terus bekerja,” jelasnya.

»»  Baca Selanjutnya...

Persoalanan Honorer dan PTT Masih Ngambang

Penyelesaian tenaga honorer kategori II (yang tidak dibiayai APBN/APBD) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sampai sekarang masih ngambang. Forum tenaga honorer di Bojonegoro mencatat masih ada 24.000 orang menunggu agar nasibnya diperhatikan.

Ketua Forum Tenaga Honorer di Bojonegoro, M.Bakhtiar Johan mengatakan, penyelesaian tenaga honorer dan PTT sudah lama belum tuntas. Sebab, tahun ini yang dituntaskan adalah honorer kategori I (yang dibiayai APBN/APBD). Padahal, jumlah honorer kategori II dan PTT lebih banyak.

“Selain memperjuangkan RPP, kami juga minta kepada Bupati supaya memperhatikan kesejahteraan honorer dan PTT,"  kata Bakhtiar.

Sekarang ini honorer kategori I masih ada 17 orang. Sedangkan kategori II jumlahnya masih banyak , meliputi tenaga pengajar, kesehatan dan pegawai non teknis. Diakui sejak terbit SE MenPan No 5/2010, nasib honorer semakin terjepit. Padahal, banyak honorer yang mengabdi puluhan tahun tapi belum diangkat menjadi PNS.
Ironisnya, usia mereka sudah tua sehingga tinggal beberapa tahun lagi sudah pensiun.

Sementara mekanisme pengangkatan sesuai RPP dinilai cukup berat. Honorer harus mengikuti tes dengan kompetensi dasar berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan pemerintah. Perjuangan para honorer tidak akan berhenti sampai ada RPP disahkan menjadi peraturan pemerintah.

»»  Baca Selanjutnya...

Ribuan GTT Wadul Ke Pemkab

Ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) dan honorer mendatangi pendopo Pemkab  Bojonegoro, Sabtu (17/3/2012) tadi. 

Mereka mempertanyakan kapan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, para pendidik itu juga menuntut gaji disetarakan dengan Upah Minumum Kabupaten (UMK).

Para pengajar dari berbagai sekolah menggelar forum dialog dengan Dinas Pendidikan dan Bupati Bojonegoro, Suyoto. Mereka menggangap gaji yang diterima sangat tidak masuk akal. Untuk itu, tenaga honorer itu meminta agar gajinya dinaikkan.

“Gaji Rp200 ribu sampai Rp700 ribu per bulan, tidak cukup di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sekarang ini,” ungkap beberapa guru.

Beberapa waktu lalu, para GTT dan honorer sudah melakukan aksi di depan Istana Negara, tapi hasilnya masih belum jelas. 

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro, Husnul Khuluq menyampaikan akan mewujudkan tuntutan tenaga pendidik sesuai rekomendasi Bupati.

"Tadi pak Bupati sudah menyampaikan akan menaikkan gaji GTT sesuai UMK," jelas Husnul.

Realisasi tambahan kesejahteraan diperkirakan Juli nanti, dengan syarat seperti di dalam edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Saat ini di tingkat pusat masih menggodok keputusan pengangkatan guru honorer sebagai PNS. Sehingga nantinya, bagi yang sudah masuk PNS tidak mendapat tambahan kesejahteraan. 

Husnul belum bisa menjelaskan berapa kenaikan gaji bagi GTT, karena nantinya dana akan diformulasi melalui APBN, APBD dan lembaga pendidikan. 

»»  Baca Selanjutnya...

Negara Tidak Akan Menambah PNS 5 Tahun Kedepan

Jakarta :  Asisten Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB, Nurhayati mengatakan pemerintah berupaya memperpanjang moratorium CPNS. Karena itu, seluruh instansi pusat dan daerah diwajibkan membuat data kepegawaian serta estimasi kebutuhan aparatur untuk lima tahun ke depan.

“Di dalam ketentuan moratorium, setiap instansi wajib memberikan rincian penyebaran pegawainya saat ini dan gambaran posisi pegawainya selama lima tahun ke depan,” kata Nur, sapaan akrabnya, saat dihubungi, Jumat (9/3).

Dengan data tersebut, pemerintah pusat akan menentukan apakah akan ada penerimaan CPNS atau tidak. Namun, dia memprediksi moratorium akan diperpanjang. Mengingat dengan akan diangkatnya 67 ribu honorer kategori I dan 30 persen kategori II, akan menambah gemuk jumlah PNS.

“Moratorium CPNS kemungkinan besar akan diperpanjang lagi. Dengan melihat jumlah PNS sekarang, bukan tidak mungkin perpanjangannya sampai lima tahun terhitung dari September 2011,” ujarnya.

Lantas bagaimana untuk memenuhi kebutuhan aparatur di daerah yang kurang pegawainya? Menurut perempuan berjilbab ini, langkah paling bijak adalah dengan melakukan mutasi. Daerah yang kelebihan pegawai, akan didistribusikan ke lokasi kurang.

“Untuk mutasi ini, Menpan&RB tengah membahasnya bersama Mendagri dan Menkeu,” ujarnya.

Cara lainnya adalah dengan menerima tenaga outsourching atau PTTP (Pegawai Tidak Tetap Pemerintah). PTTP ada masa tenggat kerjanya. Kalau masih dibutuhkan pemerintah, kontraknya diperpanjang.

“Dengan PTTP, pemerintah tidak akan terbebani dengan pembayaran gaji karena tidak masuk di APBN. Sebaliknya pemdalah yang bertanggung jawab. Karena itu, pemda harus hati-hati menambah pegawai. Kalau tidak butuh, jangan menerima pegawai karena nanti susah sendiri bila kas daerah tidak mencukupi,” terangnya.

»»  Baca Selanjutnya...

Penyelesaian Honorer K2 Naik jadi 50 %

blokBojonegoro.com - Setelah 60.000-an guru honorer melakukan demo di Jakarta menuntut penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) menjadi Peraturan Pemerintah (PP), akhirnya mereka menerima kabar yang cukup menggembirakan.

Hasilnya, dari rencana awal penyelesaian honorer K2 sebesar 30 %, akhirnya pemerintah menaikkan kuota hingga sanggup melakukan penyelesaian sebesar 50 %.

"Kami sangat senang menyambut rencana pemerintah tersebut. Namun, harapan kami bisa diselesaikan 100 % meskipun dengan cara bertahap," ujar Ketua Forum Hononer K2 Bojonegoro, Bahtiar Johan, Jumat (24/2/2012).

Meskipun dalam pertemuan yang dilakukan oleh sepuluh perwakilan di Istana Negara berjalan cukup alot, namun hasil yang didapat dari pertemuan itu memberikan angin segar kepada para guru honorer.

Selain peningkatan kuota realisasi penyelesaian K2 sebesar 50 %, pemerintah juga berjanji akan mengajukan penyelesaian itu pada bulan Maret. Sebagaimana direncanakan sebelumnya, bahwa pengajuan dilakukan pada April.

"Namun, kekhawatiran kami adalah jika (penyelesaian) mundur lagi," imbuh Bahtiar.

Berdasarkan data yang didapat blokBojonegoro.com, dari hasil pertemuan tersebut ada lima item penyelesaian yang disepakati. Di antaranya RPP hononer sudah keluar dari Menpan dan sudah dibawa pada rapat terbatas. 

Penyelesaian K2 diupayakan tahun 2012 melalui APBN perubahan denga kuota 50 %. Kemudian tes yang dilakukan sesama K2, ditambah poin berdasarkan masa kerja. Tes tersebut dilakukan langsung oleh pusat. Dan terakhir adalah pengamanan data honorer 2005-2010 bersama PGRI daerah dengan forum tentang honorer.

Selanjutnya, perwakilan Forum Honorer Bojonegoro akan mengadakan pertemuan besar untuk mensosialisasikan hasil demo tersebut kepada para honorer lain. "Kami akan terus melakukan pengawalan agar pelaksanaanya nanti sesuai juklak dan juknis. Kami tidak mau disusupi," pungkas Bahtiar Johan. 

»»  Baca Selanjutnya...

Peraturan Tenaga Honorer Rampung Sebulan Lagi

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menyatakan Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Tenaga Honorer akan dirampungkan dalam satu bulan ke depan. "Sekarang masih dalam tahap finalisasi dengan kementerian terkait," katanya, Rabu 22 Februari 2012. 

Menurut Azwar, hingga saat ini pihaknya bersama sejumlah kementerian masih terus menyelesaikan draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Tenaga Honorer. Dia memastikan tidak mengulur-ulur waktu waktu penyelesaian regulasi tersebut. "Tidak, memang ini merupakan proses," katanya. 

Sebelumnya, juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan pemerintah masih memformulasikan desakan guru honorer untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. "Selama ini telah ada pembahasan di Kementerian PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara) dan Reformasi Birokrasi serta Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)." 

Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Tenaga Honorer ini akan memuat aturan seleksi kompetensi yang harus dilakukan sebelum pengangkatan. “Jadi, harus ada tes, kemudian memperhatikan lamanya masa aktif. Yang diutamakan yang masuk sebelum 2005," kata Azwar. 

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyo, meminta agar proses seleksi memperhitungkan pengabdian, dedikasi, dan loyalitas. "Penilaian kinerja menjadi indikator yang penting untuk melihat orang yang mengabdi," katanya. 

Sulistyo juga mengingatkan agar proses seleksi untuk pengangkatan tenaga honorer bebas korupsi. "Kami tidak mempermasalahkan sistem seleksinya seperti apa, yang terpenting jujur dan tenaga kerja yang memang bagus yang diangkat," katanya. 

Sulistyo juga menyoroti teknis pengangkatan guru honorer yang dibayar dengan dana APBN (kategori K-1) dan dan non-APBN (K-2). Untuk kategori K-1, menurut catatannya, dari 164 ribu guru honorer, 67 ribu orang bisa diangkat tahun ini. Adapun untuk kategori K-2 belum ada datanya di tingkat pusat. “Kami berharap jangan sampai data ini dimanipulasi dan justru menimbulkan masalah baru,” katanya. 

Senin lalu, ribuan guru honorer berunjuk rasa di depan Istana Negara. Mereka menuntut Presiden RI segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengangkatan Tenaga Honorer, yang terkatung-katung. 

»»  Baca Selanjutnya...

Honorer Kategori II Di Tes Sebelum Jadi PNS

Seperti yang sudah diberitakan berula-ulang dan pernah juga ditulis di blog ini bahwa honorer kategori II yang tidak dibiayai APBD dan APBN akan dilakukan test sebelum bisa diangkat menjadi PNS. Walau kemungkinan rawan akan suap dan lainnya ya apa salahnya lah...... berikut berita yang dikutip di JPNN.com hari ini :

Pemerintah akan menerapkan tes seleksi kepada seluruh tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Abubakar mengatakan, tes seleksi mencakup materi akademik kompetensi minimal.

“Jadi harus dites dulu, terutama guru. Karena sebagian besar guru itu masuknya tidak melalui tes. Ada syarat kemampuan penguasaan materi guru dan pengetahuan umum. Ada kompetensi dasar dan ada kompetensi bidang,’ ungkap Azwar usai menemui Ketua PB PGRI dan perwakilan guru honorer di Gedung Kemenpan-RB, Jakarta, Selasa (21/2).

Dalam pelaksanaan tes seleksi ini, pemerintah akan menggandeng sepuluh perguruan tinggi negeri (PTN). Antara lain, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Hasanuddin (Unhas).

Azwar menjelaskan, proses tes seleksi ini akan dikoordinasi oleh sepuluh PTN tersebut. Sehingga, pelaksana tes ini tidak lagi Pemerintah Daerah (Pemda), melainkan ditangani oleh pemerintah pusat atau nasional.

“Selain tes seleksi, tenaga honorer yang kita angkat ini juga harus bersedia untuk ditempatkan di tempat yang kosong. Banyak tenaga honorer saat ini tidak mau dipindah, dan hanya mau menempati tempat yang sudah penuh (di kota). Jujur saya katakan, guru ini hitungannya sudah lebih, kita sudah mengalahi Jepang, tapi mengajarnya masih delapan jam, ini belum efektif. Kita minta kesediaan dari guru yang diangkat mau ditempatkan sesuai dengan kebutuhan,” tukasnya.

Lebih jauh Azwar menambahkan, saat ini ada sekitar 600 ribuan tenaga honorer dari semua bidang yang siap diikutkan tes seleksi dan dilakukan secara bertahap. Namun begitu, Azwar menyebutkan bahwa penghasilan (gaji) tenaga honorer berasal dari non APBN dan APBD. 

Di luar jumlah itu, juga ada sekitar 160 ribuan orang tenaga honorer yang siap diangkat untuk menjadi PNS. Akan tetapi, tenaga honorer ini pendataannya sudah selesai dan tidak perlu lagi mengikuti tes seleksi. 

“Oleh karena itu, untuk 600 ribuan yang non APBN dan APBD tersebut, datanya akan kita ricek lagi. Awalnya kita minta jumlah saja namun nanti kita minta namanya siapa, dimana asalnya, sejak kapan. Biar jelas. Saya berprinsip honorer ini akan diperhatikan bukan karena alasan kemanusiaan tapi juga harus mempunyai kemampuan minimum. Kita kan menggunakan uang negara untuk membayarnya. Maka itu, kita yang paling penting kita juga tidak menutup kesempatan untuk anak-anak yang masih fresh,” paparnya.

»»  Baca Selanjutnya...

Hari Ini Finalisasi RPP Honorer jadi PNS

Mengajukan sesuatu ke pemerintah tidak harus berdemo... tapi kalau memang diperlukan tidak apa-apa yang penting berjalan tertib. Tidak sia-sia aksi demonstrasi 20 ribu lebih guru honorer anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di depan Istana Kepresidenan, Senin (20/2). Hari ini, sepuluh perwakilan PGRI diminta ikut rembukan finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI Sulistyo menjelaskan, aksi demonstrasi ribuan guru ini benar-benar dilakukan dalam kondisi terpaksa. Sebenarnya dia sudah menghimbau kepada para guru untuk tidak demo. "Tapi upaya pengangkatan honorer ini sungguh kebangetan," kata Sulistyo. Sebab, RPP ini sejatinya sudah bisa disahkan sejak 2009 silam.

Sulistyo menjelaskan, penghargaan pemerintah terhadap guru honorer sangat minim. Bahkan dia mengatakan, ada salah satu menteri yang berpidato kemana-mana yang isinya justru menyalahkan guru honorer sendiri. "Ya masak pantas ada menteri yang ngomong siap suruh jadi honorer. Sudah tahu gajinya Rp 200 ribu per bulan," kata Sulistyo sambil mewanti-wanti nama menteri yang bersangkutan tidak dikorankan.

Menteri tadi, kata Sulistyo, juga menggunjing para guru honorer tidak memposisikan diri layaknya buruh industri. Pada intinya, guru merupakan sebuah profesi. Jadi, para honorer tidak perlu menuntutu upah layaknya buruh pabrik.

Di tengah kegelisahan sejumlah guru honorer itu, untungnya bisa sedikit terobati. Tepatnya setelah mereka kemarin sore diterima oleh Menteri PAN-RB Azwar Abubakar, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, dan Julian Aldrin Pasha, juru bicara presiden. "Dari Kemendikbud diwakili wakil menteri bidang pendidikan. Tapi datangnya telat," ucap Sulistyo.

Hasil dari pertemuan tersebut, hari ini sepuluh perwakilan PGRI diundang untuk ikut rembuk dalam finalisasi RPP pengangkatan tenaga honorer. Pertemuan pembahasan finalisasi ini direncanakan sore nanti (21/2) di kantor Kemen PAN-RB.

Sulistyo menjelaskan, upaya Kemen PAN-RB yang bersedia mengajak perwakilan guru honorer anggota PGRI harus disambut baik. Dengan cara ini, perwakilan honorer bisa ikut menyumbangkan aspirasinya. Langkah ini, kata Sulistyo, bisa menghindari adanya persoalan pelik pasca penandatanganan RPP pengangkatan honorer oleh Presiden SBY.

Selama ini, Presiden SBY memang beralasan tidak segera mengesahkan RPP tersebut karena diliputi kecemasan. Orang nomor satu di republik ini tidak mau ada polemik yang tambah pelik setelah pengesahan RPP tadi. Sehingga, dia meminta Kemen PAN-RB dan kementerian terkait lainnya untuk merumuskan lebih bagus lagi RPP itu.

Jika hari ini finalisasi RPP itu benar-benar rampung, dijadwalkan Kamis draf RPP bisa dimasukkan ke Sekretariat Negara (Sesneg). Sulistyo mendapatkan bocoran jika sudah masuk ke Sesneg, RPP ini akan dibawa di rapat terbatas. Rapat ini akan diikuti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemen PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Sesneg. "Tidak perlu menunggu sampai April," ujar Sulistyo.

Sebelumnya memang sempat muncul kabar jika Kemen PAN-RB memasang target finaslisasi RPP pengangkatan honorer April mendatang.

Di tengah kabar baik ini, Sulistyo menghimbau para tenaga honorer di daerah. Dia menyerukan supaya para tenaga honorer, baik guru maupun tenaga lainnya, untuk tidak menyetor uang ke bupati atau walikota. Dia menegaskan jika pengangkatan ini murni rencanan negara dan tidak dipungut biaya. "Meski yang datang itu tim sukses bupati atau walikota, jangan mau memberi uang," kata dia.

Selama ini, Sulistyo mengatakan ada laporan jika setiap honorer diminta Rp 40 juta untuk bisa ikut validasi dan verifikasi. Jika tidak menyetor upeti itu, nama para honorer akan dicoret. Sehingga, tidak bisa mengikuti tahap validasi dan verifikasi.

»»  Baca Selanjutnya...

PP Honorer jadi CPNS Ditenggat April 2012

Ancaman boikot Guru Honorer saat UNAS akhirnya langsung mendapat perhatian dari DPR dan Pemerintah. Untuk langkah yang dilakukan Pemda yang Punya Lebih 200 Honorer Dicurigai karena dimungkinkan untuk memanipulasi Pemerintah dan DPR RI memutuskan akan melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap instansi pusat maupun daerah yang memiliki lebih dari 200 tenaga honorer tertinggal kategori satu.

Langkah serupa juga dilakukan terhadap instansi pemerintah yang data honorernya mendapat laporan pengaduan secara tertulis, baik yang disampaikan kepada presiden, wakil presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), serta kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Disinyalir terdapat indikasi rekayasa ataupun manipulasi data tenaga honorer yang disampaikan oleh sejumlah instansi pemerintah kepada BKN,” ujar Menpan-RB Azwar Abubakar dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (13/2).

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Taufiq Effendi itu, DPR RI juga mendesak pemerintah agar dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS menjadi PP, paling lambat April 2012 dan selanjutnya dilaporkan kepada Komisi II DPR. U

Untuk itu, Kemenpan-RB bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta BKN diminta segera menyelesaikan dan menuntaskan kegiatan verifikasi dan validasi ulang terhadap tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah secara tepat dan akurat.

"Pemerintah harus menyelesaikan RPP Honorer Tertinggal paling lambat April. RPP ini sudah terlalu lama molor," tegas Taufik. Terkait dengan RPP honorer, Azwar mengatakan, saat ini pihaknya telah menyampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk diproses lebih lanjut menjadi PP.

Dalam kesempatan itu, Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno mengemukakan, dari 152.130 tenaga honorer kategori I, hampir semuanya telah divalidasi dan diverifikasi. Hasilnya, hingga 31 Desember 2011 sebanyak 72.569 memenuhi kriteria (MK), dan 77.891 orang tidak memenuhi kriteria (TMK).

Sedangkan tenaga honorer kategori II yang telah sampai BKN per 31 Mei 2011 berjumlah 633.824 orang. Jumlah ini mengalami penambahan data kategori I sebanyak 8.956, sehingga jumahnya menjadi 642.780 orang. Mereka terdiri dari tenaga honorer di instansi pusat sebanyak 84.996 orang, dan di daerah mencapai 577.784 orang.

Berdasarkan data Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN, jumlah kekuatan PNS saat ini (bezzeting) per 31 Desember 2011 sebanyak 4.570.818 PNS. Mereka bekerja pada instansi pusat sebanyak 925.848 dan 3.644.490 bekerja pada instansi daerah. Sedangkan PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 116.726, yang tersebar di instansi pusat sebanyak 23.152 dan di instansi daerah sebanyak 116.726. Dengan demikian kalau hingga akhir 2012 tidak ada rekrutmen CPNS maka jumlah keseluruhan jumlah PNS menjadi 4.457.092.

»»  Baca Selanjutnya...

ANCAMAN BOIKOT SANG GURU HONORER

Mungkin Pemrintah memang harus diprotes dengan keras.... mulai dari buruh.. lokasi pertambangan... kalau berunding kebanyakan pemerintah masih tidak menggubris dengan cepat paling ya nyantai aja.... kali ini ancaman datang dari Pegawai Honorer pemberkasan baik kategori I maupun honorer kategori II yang bertugas sebagai guru, penjaga sekolah, tenaga medis. 

Ujian Nasional (Unas) 2012 yang tinggal dua bulan lagi terancam buyar. Penyebabnya bukan disebakan keterlambatan distribusi soal. Tetapi, 20 ribu honorer guru dan tenaga kependidikan mengancam boikot gebyar tahunan ini.

Mereka menuntut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengangkatan honorer tidak boleh lama-lama ngendon di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Ancaman boikot Unas ini keluar dari Dewan Kehormatan Honorer Indonesia (DKHI). Organisasi tenaga honorer yang berbasis di Semarang itu memberikan toleransi hingga bulan depan kepada Kemen PAN-RB untuk memasukkan RPP pengangkatan honorer ke Sekretariat Negara (Setneg). "Jika Maret dimasukkan ke Setneg, perkiraan kita bulan itu juga akan disahkan presiden," kata Ketua Umum DKHI Ali Mashar, Minggu (12/2).

Sebaliknya, jika tidak ada tanda-tanda iktikad baik dari Kemen PAN-RB untuk memasukkan RPP itu ke Setneg, maka Ali mengatakan tidak bisa membendung seruan mogok kerja masal rekan-rekannya sesama honorer menjelang dan selama unas.

Dia mengatakan, saat ini anggotanya ada 30 ribu tenaga honorer. Dimana 20 ribu diantaranya adalah guru dan tenaga kependidikan. Sisanya adalah tenaga medis dan administrasi di kantor pemda.

Ali yang juga menjadi tenaga honorer bagian administrasi di sebuah SMK di Kabupaten Semarang itu mengatakan, selama ini gelaran unas paling banyak melibatkan honorer. "Terutama bagian administrasi," katanya.

Ali mencontohkan, di sekolahnya ada 15 tenaga administrasi dan tenaga kependidikan, satu diantaranya adalah PNS. Dia menyebutkan unas tidak akan berjalan jika hanya ada 1 tenaga administrasi PNS yang bekerja.

Keterlibatan tenaga kependidikan honorer dalam unas tidak hanya tenaga administrasi saja. Mulai dari penjaga keamanan, tukang kebun, tukang bersih-bersih sekolahan, hingga penjaga malam terlibat dalam unas. Ali mencontohkan, andai kata ada satpam mogok, pasti ketertiban lingkungan sekolah saat unas terganggu.

Contoh berikutnya jika tukang bersih-bersih sekolah yang masih honorer juga mogok kerja. "Banyangkan apakah peserta unas bisa nyaman mengerjakan ujian jika sekolahnya kotor. Apalagi kamar mandinya bau karena tidak ada yang membersihkan," terang Ali.

Ancaman paling banter muncul manakala seluruh tenaga administrai atau tata usaha (TU) honorer. Sebab, kata Ali, selama ini peran TU atau tenaga administrasi yang didominasi honorer, cukup sentral menjelang, selama, dan pasca unas.

Di antaranya sebelum unas tugas mereka adalah mengentri daftar tetap nama-nama peserta unas. Selanjutnya menerima nomor peserta lalu disebar ke siswa dan ditempel ke meja-meja peserta.

"Mana mungkin guru yang menempel nomor soal itu. Apalagi apa mungkin peserta unas sendiri yang menempelnya, pasti kacau," jelas dia. Ali menandaskan gerakan mogok kerja menjelang, selama, dan setelah unas ini sudah kompak disuarakan honorer di sekolah negeri dan swasta.

Mumpung unas masih akan dilangsungkan pertengahan April mendatang, Ali mengingatkan pemerintah masih punya waktu untuk lebih memperhatikan nasib honorer.

Sebelumnya, dia sudah khawatir jika rencana pengangkatan langsung 76 ribu tenaga honorer kategori 1 (digaji APBN atau APBD) batal. Sebab, RPP yang melandasi pengangkatan tersebut ditolak Setneg dan dikembalikan lagi ke Kemen PAN-RB.

"Sejatinya kami tidak ingin mengorbankan siapapun. Tetapi nasib kami sendiri sampai sekarang tidak jelas," pungkas Ali.dikutip dari JPNN.com . Gimana nih pemerintah... mau demo... kalau memang tenaga honorer tidak bermanfaat ya jangan dipakai sajalah... tapi sekarang ini tenaga honorer merupakan tulang punggung.... coba saja lah....

»»  Baca Selanjutnya...

67 Ribu Honorer Kategori I Gagal CPNS

Bagi yang pernah membaca di blog ini tentang pupusnya harapan PENGANGKATAN HONORER KATEGORI 1 & 2, maka hari ini di koran-koran mulai terkuak sedikit harapan walau tertunda. Perkembangan terbaru keberadaan RPP ini dipaparkan oleh Wakil Men-PAN dan RB Eko Prasojo. Guru besar Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan memang draf RPP masih di kantornya. "Sudah kami masukkan ke Setneg. Tapi dikembalikan lagi untuk dilakukan pengkajian," kata dia. Namun, dia enggan merinci bentuk kajian yang diharapkan Setneg tersebut.

Eko mengatakan, tindak lanjut dari pengembalian draf RPP tersebut adalah, pihaknya segera menggelar rapat pertemuan dengan jajaran kementerian yang berkepentingan dengan pengangkatan tenaga honorer ini. Diantaranya adalah Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), serta Kemenkes (Kementerian Kesehatan).

Agenda utama dalam pertemuan ini adalah menindaklanjuti masukan-masukan dari Setneg. Eko juga mengatakan, dalam pertemuan ini akan dilakukan pembahasan tentang verifikasi ulang data honorer yang akan diangkat menjadi CPNS. Khususnya untuk honorer K1.Dan ada kabar jika kuota honorer K1 67 ribu bakal menyusut akibat verifikasi ulang ini. Sebab, dalam penyusunan ini ditemukan praktek penggelembungan data honorer K1. Diperkirakan, nantinya jumlah honorer K1 menyusut menjadi 42 ribu.

Eko belum berkomentar terkait rencanan verifikasi ini. Dia mengatakan, masih menunggu pertemuan lintas kementerian tersebut untuk membahas lebih lanjut rencana verifikasi ulang ini. Diantara pos tenaga honorer yang diperkirakan banyak mengalami perubahan adalah di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Khususnya di pos tenaga sipir. Sementara kouta pengangkatan tenaga honorer guru dan tenaga medis bakal mengalami penyusutan setelah verifikasi tadi.

Menurut Eko, pihak Kemen PAN dan RB cukup serius menyelesaikan pembahasan RPP ini. Dia mengelak jika disebut Kemen PAN dan RB terus mengulur waktu dan tidak pro aktif dalam menyelesaikan proses pengesahan RPP ini. Dia menjelaskan, setelah revisi rampung dan perbaikan lainnya beres draf RPP ini akan segera dimasukkan ke Setneg.

Di bagian lain, Dewan Koordinator Honorer se-Indonesia (DKHI) terus memantau perkembangan penuntasan draf RPP tenga honorer. "Hampir seminggu sekali kita pantau perkembangannya," ujar Ketua Umum DKHI Ali Mashar. Dia mengatakan, sekitar 30 ribu anggota DKHI seluruh Indonesia sampai saat ini masih cemas terkait penuntasan pengesahan RPP itu.

Pria yang menjadi tenaga honorer K2 sebagai tenaga administrasi di sebuah SMK di Kabupaten Semarang itu menjelaskan, pemerintah sangat lambat dalam menuntaskan RPP tenaga honorer ini. Pemerintah mereka sebut lambat karena sejatinya pertengahan 2010 RPP tenaga honorer ini sudah tuntas.

Setelah mengikuti sekian lama perjalanan pembahasan RPP tenaga honorer ini, dia mencoba mengurai sedikit kronolgi pembahasan RPP itu. Menurut Ali, draf RPP sejatinya sudah dimasukkan Kemen PAN dan RB ke Presiden SBY awal Agustus 2011 silam. Selanjutnya Presiden SBY membawanya dalam pembahasan sidang kabinet bidang Politik Hukum dan Keamanan pada 2 Agustus 2011.

Kala itu, dalam sambutannya SBY menyatakan jika RPP tentang pengankatan tenaga honorer menjadi CPNS menjadi perhatian banyak kalangan. SBY meminta pengangkatan tenaga honorer harus direncanakan dan dikalkulasikan dengan tepat dan benar. "Saya sendiri setiap saat mendapatkan pesan melalui dari SMS saudara-saudara kita di seluruh tanah air tentang ini," ujar SBY dalam sambutannya.

Ali mengatakan, permintaan SBY supaya pengangkatan honorer harus direncanakan dan dikalkulasikan dengan benar dan tepat tadi akhirnya berujung pada perbaikan-perbaikan. Dalam sidang kabinet tersebut, Ali mendapatkan informasi dari Kemen PAN dan RB berujung pada beberapa keputusan.

"Pada intinya harus ada perbaikan redaksi dan sosialisasi ke daerah-daerah dulu," kata dia. Ali menambahkan, pemerintah akhirnya menetapkan jika pengankatan honorer ini tidak bisa serta merta begitu saja. Tetapi juga harus didahului dari hasil analisis jabatan (anjab), analisasi beban kerja (ABK), serta proyeksi PNS selama lima tahun.

Ali memperkirakan, RPP honorer ini tidak akan disahkan manakala dari seluruh instansi yang ada di republik ini belum setor berbagai ketentuan tadi. Dari pertemuan terakhir dengan Kemen PAN dan RB beberapa pekan lalu, Ali memperkirakan pemerintah masih dalam tahap mencetak kader-kader untuk menyusun beberapa ketentuan itu.

"Memang ada yang sudah setor anjab, ABK, dan proyeksi PNS. Tetapi belum komplit, selain itu juga harus diverifikasi lagi," jelas Ali. Pokoknya, Ali tidak yakin draf RPP itu bisa rampung dan diteken dalam waktu dekat. Dia berharap, deadline penyerahan anjab, ABK, dan proyek PNS yang ditetapkan hingga Juni depan bisa ditepati seluruh instasi di pusat maupun daerah. Dengan demikian, paling tidak ada sedikit perkembangan menuju pengesahan RPP pengangkatan honorer. Lha terus harapan untuk pengangkatan CPNS kategori II gimana ? sabar ya... ditunggu..

»»  Baca Selanjutnya...

Tindak Lanjut Terhadap Tenaga Honorer Masih Menunggu PP

Ini dikutip dari website nya BKN :

Humas BKN, Tindak lanjut yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap tenaga honorer masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) terbaru mengenai tenaga honorer. Tindak lanjut ini berupa pengumuman hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori I dan rencana pelaksanaan tes sesama tenaga honorer kategori II yang pengangkatannya disesuaikan dengan keuangan negara. Informasi ini disampaikan Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat saat menerima anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo di Ruang Rapat lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta, Kamis (26/1). Selain Kabag Humas, pejabat BKN yang melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Sukoharjo adalah: Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) IIIB Carnadi, Kasubdit Dalpeg IIIC Tris Kuryani, dan Kepala Subbagian (Kasubbag) Publikasi Petrus Sujendro. DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam audiensi ini menanyakan permasalahan tenaga honorer dan moratorium penerimaan CPNS.

Para Pejabat BKN memberikan penjelasan kepada DPRD Kabupaten Sukoharjo: (kiri-kanan) Kasubbag Publikasi Petrus Sujendro, Kasubdit Dalpeg IIIB Carnadi, Kabag Humas Tumpak Hutabarat, dan Kasubdit Dalpeg IIIC Tris Kuryani

Tumpak Hutabarat menegaskan bahwa moratorium penerimaan CPNS dilaksanakan 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. Berdasarkan Peraturan Bersama tentang Penundaaan Sementara penerimaan CPNS, tenaga honorer merupakan salah satu unsur yang dikecualikan dalam pelaksanaan moratorium. Pengecualian terhadap moratorium ini juga berlaku pada kementerian/lembaga yang membutuhkan beberapa formasi seperti: tenaga pendidik, tenaga dokter dan perawat pada UPT Kesehatan, dan jabatan yang bersifat khusus dan mendesak, serta Pemerintah Daerah yang belanja pegawai-nya di bawah/kurang dari 50% dari APBD tahun 2011.

Dalam audiensi ini, Tumpak Hutabarat lebih lanjut menjelaskan perlunya tiap instansi melakukan penataan pegawai. Untuk penataan pegawai dengan baik, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja mutlak dimplementasikan. Disamping itu, guna pemerataan distribusi tenaga pelayanan masyarakat, PNS harus bersedia ditempatkan di instansi dan wilayah di seluruh Indonesia yang membutuhkan. Jika kebutuhan PNS di suatu daerah telah memadai, diterapkan prinsip zero growth atau pun minus growth.

Berdasarkan data Kedeputian Dalpeg, tenaga honorer di Kabupaten Sukoharjo untuk kategori I berjumlah18 orang, dimana 12 orang dinyatakan memenuhi kriterihttp://www.blogger.com/img/blank.gifa, 6 orang tidak menyatakan kriteria. Ada pun untuk tenaga honorer kategori II berjumlah 1136 orang.

Kepala Subbagian Publikasi Petrus Sujendro mengharapkan DPRD Kabupaten Sukoharjo dapat menyampaikan hasil audiensi ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan peraturan-peraturan kepegawaian. Hal ini agar terwujud kesamaaan persepsi visi, misi dan langkah stratejik dalam pelaksanaan dan pengawasan kepegawaian, khususnya di Kabupaten Sukoharjo (tawur-aman).

Inilah yang membuat bingung para tenaga honorer baik kategori I maupun kategori II... kenapa datanya nggak langsung diumumkan. Seperti berita sebelumnya yang telah didapat yaitu Nggak ada pengangkatan tenaga honorer... bahkan admin akta4 sendiri mendengarkan ada beberapa oknum yang katanya bisa meloloskan PNS tanpa Pemberkasan... wow ini yang bisa nambah ruwet... bagaimana tidak.. yang asli bisa kesalip nich sama yg bayar.... gila... Emang PNS guru jadi idaman sekarang ini .. gajinya lumayan gede.... hahahaha.

»»  Baca Selanjutnya...

PUPUS HARAPAN PENGANGKATAN HONORER KATEGORI 1 & 2

Setelah lama nggak baca -baca lewat search engine akhirnya ini tadi melihat berita yang mencengangkan.... Pembatalan Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori 1 & 2 dikarenakan perubahan kebijakan dari kementerian baru (resuffle bulan oktober 2012). Memang berita ini terlambat tapi nggak ada salahnya saya angakat disini :

Pupus sudah harapan 67 ribu tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Janji EE Mangindaan saat masih menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan tenaga honorer tercecer kategori I menjadi CPNS pada Oktober 2011, tak terwujud. Mimpi 67 ribu honorer jadi CPNS Oktober ini pun buyar.

Bahkan, Wakil Menpan-RB Bidang Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, memastikan bahwa rencana pengangkatan tenaga honorer, termasuk 600 ribu honorer kategori II yang tetap melalui tes diantara honorer untuk bisa jadi CPNS, ditunda.

Eko menjelaskan, kebijakan moratorium penerimaan CPNS, juga berlaku untuk tenaga honorer.

"Kita kan masih moratorium, termasuk tenaga honorer yang rencananya diangkat. Masih harus menunggu penataan pegawai dan berapa kebutuhan yang sebenarnya. Kemungkinan ada penundaan (pengangkatan honorer jadi CPNS, red)," terang Eko Prasojo kepada JPNN di Jakarta, kemarin (26/10). Itulah kalimat pertama Eko saat ditanya kapan PP pengangkatan honorer diterbitkan.

Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas ISIPOL Universitas Indonesia (UI) itu menjelaskan, dua alasan mendasar kebijakan penundaan pengangkatan tenaga honorer ini. Pertama, terkait dengan penataan kepegawaian. Menurutnya, menjadi percuma saja jika dilakukan penataan kepegawaian, jika pada saat yang bersamaan diangkat puluhan ribu honorer jadi CPNS.

"Capek juga kalau kita perbaiki di dalam, tapi masuk (CPNS dari honorer, red) dengan kualifikasi yang tak baik," kata Eko, wamen yang baru dilantik bersamaan dengan menteri-menteri baru hasil reshuffle itu.

Alasan kedua, terkait dengan kemampuan keuangan negara. Pengangkatan puluhan ribu tenaga honorer berkonsekuensi pada pemberian gaji dan tunjangan yang jumlahnya tidak sedikit. "Ini terkait dengan kemampuan keuangan negara untuk membayar gaji dan tunjangan lainnya," kata Eko.

Dia juga mengatakan, kebijakan penundaan pengangkatan tenaga honorer jadi CPNS ini juga berdasar rekomendasi dari Tim Independen Reformasi Birokrasi. "Bahwa honorer dan yang baru tidak ada pengangkatan, harus melakukan penataan kepegawaian terlebih dulu," ujar Eko.

Terkait dengan penataan kepegawaian, dimana seluruh kepala daerah harus sudah melaporkan data penataan daerah dan kebutuhan pegawai dalam jumlah ideal, paling telat akhir 2011 ini, Eko masih yakin tenggat itu bisa tercapai. "Kemarin ada percepatan. Kita optimis dalam dua bulan ini kita siapkan hasil penataan kepagawaian itu," terangnya.

Lantas, kapan kiranya dilakukan pengangkatan honorer jadi CPNS? Eko menjelaskan, kebijakan mengenai hal itu tidak bisa diputuskan sendiri oleh pemerintah. "Ini keputusan politik yang harus dibicarakan pemerintah bersama DPR. Kita tunggu, apakah melanjutkan atau seperti apa," kata Eko.

Seperti diberitakan, EE Mangindaan saat masih menjabat sebagai menpan-RB pada September 2011 lalu menjelaskan, dalam masa moratorium penerimaan CPNS, daerah harus melakukan penataan organisasi, termasuk menghitung kebutuhan pegawainya secara detil. Tugas ini harus sudah kelar akhir 2011.

Selanjutnya, Januari hingga Desember 2012, bagi daerah yang sudah selesai membuat data penataan PNS, sudah bisa melakukan penerimaan CPNS, dengan formasi terbatas. Dengan demikian, bagi daerah yang cepat menyelesaikan tugas itu, bisa melakukan penerimaan CPNS lebih cepat. Sebaliknya, yang lambat juga akan ketinggalan melakukan penerimaan "abdi negara" itu. Formasinya pun dibatasi, tenaga guru, tenaga kesehatan, sipir, dan tenaga navigator penerbangan.

Lulusan perguruan tinggi kedinasan, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dan beberapa yang lain, juga tetap diangkat menjadi CPNS. Ternyata, begitu Mangindaan "dimutasi" menjadi Menteri Perhubungan, kebijakan itu berubah total.

Sementara, kemarin Menpan-RB Azwar Abubakar mengadakan pertemuan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Saya hanya mau tahu apa tugas dan wewenang BKN," ujar menteri asal PAN itu. 

»»  Baca Selanjutnya...

800 GTT di Tuban Bakal Dirumahkan (Habis Manis Sepah Dibuang)

Guru honorer di Tuban dalam waktu dekat bakal dirumahkan masal atau diberhentikan dari tempatnya mengajar. jumlahnya diperkirakan 800 orang. Pemberhentian pendidik yang dipekerjakan masing-masing kepala sekolah dari SD-SMA/SMK tersebut sebagai imbas atas belakunya surat keputusan bersama (SKB) lima menteri terkait mekanisme pendistribusian guru. yakni, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementrian Agama, Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan.

Sejak pekan terakhir, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (disdikpora) Tuban sudah mendata tenaga pendidik di seluruh wilayahnya. Langkah itu untuk pijakan menata ulang sekolah yang kelebihan guru dan sekolah yang kekurangan tenaga pengajar, sebagaimana diamanahkan dalam SKB mentri tersebut. Imbas dari penataan ini, jam mengajar guru honorer diambilalih guru negeri. Konsekwensinya  guru honorer tidak terpakai alias tersingkir. Ketua Forum GTT Tuban, Sunardi menyayangkan kalau keputusan dirumahkannya guru honorer benar-benar terjadi. Menurut dia, terkesan selama ini guru honorer menjadi tambal butuh. “Habis manis sepah dibuang”, kata guru SMPN 2 Tobo, Kecamatan Merakurak ini. Sunardi menjelaskan, jasa guru honorer dalam mencerdaskan anak bangsa tidak bisa diremehkan. Mereka bekerja keras ketika sekolah-sekolah kekurangan pendidik khususnya yang berada di pedesaan. Namun setelah muncul penataan ulang mereka yang sudah berjasa besar didepak begitu saja. “Kami minta kepada daerah untuk menghargai mereka”, pinta dia.

Kepala Disdikpora Tuban Sutrisno mengakui sekarang ini institusinya tengah melakukan penataan ulang pendidik di Tuban. Inti dari penataan tersebut, pemerataan guru se Indonesia sebagaimana SKB lima menteri. Menurut dia, dalam SKB tersebut memungkinkan guru mutasi antar kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Tentunya, itu disesuaikan dengan kebutuhan pendidik. terkait nasip 800 orang GTT di tuban, sutrisno tidak bisa mengomentari. “Tidak sesederhana itu. perlu dibahas bersama-sama,” kata mantan kepala SMAN 1 Tuban ini.

Sutrisno menambahkan, dalam PP nomor 48 tahun 2005 disebutkan pemkab dilarang mengangkat tenaga honorer. Itu artinya, pemkab maupun institusi yang dipimpinnya tidak pernah mengakui honorer yang mengabdi di seluruh lembaga pendidikan negeri di Tuban. Selain tidak pernah mengangkat, pemerintah daerah juga tidak pernah menggaji. terkait penataan ulang, Sutrisno mengisyaratkan guru pengajar bahasa Inggris, Matematika dan Bahasa Indonesia lebih dari cukup hingga 2020. “Karena itu, tidak mungkin ditambah Honorer,” kata dia.

»»  Baca Selanjutnya...

Demo GTT/PTT di Ngawi, Jawa Timur

Buntut kekecewaan pasca dirumahkannya para tenaga pendidik non PNS, ratusan GTT/PTT nglurug Kantor Pemkab Ngawi sembari membawa poster yang bertuliskan kecaman terhadap Bupati Ngawi dan lantang teriakkan yel-yel menuntut janji janji yang pernah dilontarakan dalam Pilkada lalu.

Tak pelak, Bupati Ngawi langsung menanggapi aksi demo tersebut. Sejumlah puluhan pendemo diajak dialaog diruang rapat Pemkab lantai II untuk menjelaskan permasalahan terhadap pemberhentian mereka terhitungSebagai solusinya para GTT/PTT pihak Pemkab dalam hal ini Bupati Ngawi akan mengajak untuk berwirausaha secara mandiri. “Jadi keputusan yang kita terapkan sudah final, sesuai mekanisme yang ada,” pungkasnya. Maka dengan landasan pemikiran tersebut Pemerintah Daerah membuka kesempatan bagi tenaga non CPNS dan PNS untuk mencari pengalaman kerja dengan jalan magang sesuai tenaga yang masih dibutuhkan masing-masing satuan kerja lingkup Pemerintahan Kabupaten Ngawi. 31 Desember 2011.

“Jadi kita sadarkan mereka jangan mimpi menjadi PNS apalagi keberadaannya sekarang ini saja sudah over load,” tegas Ir Budi Sulistyono. Disisi lain keberadaan GTT/PTT sebanyak 10 ribu lebih yang berjubel setiap SKPD apabila dipaksa menuju jenjang PNS sudah jelas alokasi yang dikeluarkan untuk menggaji 1,1 trilyun. Padahal kekuatan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ada di Pemkab Ngawi berkisar 796 miliar. “Terus dari mana kekurangan yang 400 miliar tersebut seumpama mereka nekat menuntut makanya harus tahu dengan keuangan daerah saat ini,” urainya lagi. 

Diungkapkan bahwa bila mereka melakukan demo sebagai bentuk menyampaikan aspirasi, itu wajar. Menurut Bupati, kebijakan tersebut bukan aturan baru yang diterapkan. Bahkan, sebelum lahirnya PP No.48 Tahun 2005 pihak pemerintahan kabupaten sudah mengantisipasi bakal membludaknya tenaga non CPNS dan PNS dengan mengeluarkan Surat Edaran sejak tahun 2001. 

»»  Baca Selanjutnya...